Program bantuan 100 juta benih ikan untuk masyarakat yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah sampai di ujung nusantara. Sebagai salah satu sentra budidaya udang windu, Propinsi Aceh, akan mendapatkan bantuan benih udang windu sebanyak 45 juta ekor pada tahun 2016 ini dan telah terealisasi 29,85 juta ekor benih.

“Program bantuan 100 juta ekor benih ini merupakan salah satu program prioritas KKP yang diharapkan mampu menjadi stimulus bagi pembudididaya untuk meningkatkan usaha budidayanya baik dari segi jumlah maupun kualitas. Karena benih yang dihasilkan adalah benih yang di Produksi oleh unit-unit pembenihan yang telah bersertifikat dalam hal ini adalah Unit PelaksanaTeknis (UPT) perikanan budidaya,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, pada saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Bate, yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Edy Prabowo

Slamet Soebjakto menambahkan bahwa program prioritas ini sejalan dengan Tiga Pilar Pembangunan nasional yaitu Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. ”Pemberian bantuan benih ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam, khususnya pasal 23, yang secara garis besar menyebutkan bahwa pemerintah bersama pelaku usaha menyediakan sarana usaha perikanan sesuai kebutuhan pembudidaya, dalam hal ini adalah benih, dalam jumlah yang cukup,” tambah Slamet.

Pada kunjungan kerja yang dilaksanakan mulai tanggal 1 s/d 3 Agustus 2016 tersebut, selain Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI, juga hadir Gubernur Aceh, Bupati se-Aceh, Direktur Kapal Api Ditjen PT, Direktur Kawasan Budidaya Ditjen PB, Kepala Bidang Tata Penyelenggaraan Pusat Pendidikan BPSDMKP, Satker  KIPM Kelas I Aceh, SUPM Ladong, dan SKPD Tk.1 dan Tk.2 Aceh.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pertemuan di kantor Gubernur Aceh, dan kunjungan dan peninjauan untuk menjaring data dan informasi dari masyarakat di Gudang Pupuk, Gudang Bulog, Hutan Mangrove, Pelabuhan Perikanan Lampulo dan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Aceh.

Rombongan kunjungan kerja juga mengadakan pertemuan dengan Kelompok Pemerhati Mangrove yaitu Forum Peduli Mangrove Masyarakat Lamnga. “Kami sangat mendukung gerakan peduli mangrove ini, karena ini akan mendukung keberlanjutan usaha budidaya udang dan juga akan dikembangkan melalui kerjasama dengan kementerian lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang membidangi pelestarian mangrove,” terang Slamet.

Edy Prabowo meyatakan, bahwa potensi perikanan luar biasa karena Aceh memiliki garis pantai yang panjang. “Tidak hanya perikanan tangkap, tetapi juga perikanan budidaya di Aceh luar biasa. Jika semua dikelola dengan baik, maka mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di provinsi ujung barat Indonesia ini,” ungkap Edhy Prabowo.

Dalam kesempatan terpisah, dilakukan juga penyerahan bantuan benih kepada Sembilan kelompok pembudidaya ikan, yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya beserta Ketua Komisi IV DPR RI, Eddie Prabowo dan anggota Komisi IV DPR RI lainnya. Bantuan yang diberikan adalah 1.000.000 ekor benih udang windu, 100.000 ekor benih nila, dan 200.000 ekor benih udang galah.

“Disamping bantuan benih ke masyarakat, bantuan benih juga diberikan untuk menambah stok ikan di perairan umum melalui restocking. Ini juga sebagai wujud bahwa perikanan budidaya mendukung kelestarian lingkungan menuju keberlanjutan. Disamping itu dengan restocking, ikan akan mudah di peroleh dan dapat mendukung ketahanan pangan dan peningkatan gizi nasional”, terang Slamet.

Sampai dengan bulan Juli 2016, bantuan benih udang windu ke pembudidaya sudah mencapai 29,85 juta ekor benih yang tersebar di Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Banda Aceh, Pidie Jaya, Aceh Selatan, Aceh Besar dan Aceh Barat Daya.

Ditambahkan oleh Slamet, bahwa untuk mendukung keberlanjutan baik keberlanjutan usaha maupun keberlanjutan lingkungan perlu di kembangkan usaha budidaya ikan yang ramah lingkungan. “Saat ini usaha budidaya dituntut memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga produksi ikan dapat diperoleh secara berkelanjutan. Tentunya melalui penerapan teknologi budidaya yang ramah lingkungan seperti system resirkulasi air untuk meningkatkan efisiensi produksi dan juga memperhatikan lingkungan pada saat membuka lahan baru. Sebagai contoh adalah tidak merusak mangrove pada saat membuka tambak, bahkan diperbanyak, karena mangrove berfungsi untuk memperkuat tanggul, menguragi resiko abrasi dan bahkan memperkaya biota perairan,” jelas Slamet.

“Diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kementerian lain dalam melakukan pembangunan suatu daerah, sehingga apa yang d programkan oleh kementerian teknis mendapat dukungan dari wakil rakyat, khususnya dalam mewujudkan perikanan budidaya yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan,” pungkas Slamet.

 

Sumber : djpb.kkp.go.id