KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) menyosialisasikan hasil revisi Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Kamis (1/9).

“Kami ingin menyosialisasikan bahwa belum lama ini ada perubahan Peraturan Menteri (Permen) No. 15 Tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Saya kira ini merupakan satu langkah yang positif,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto saat menyosialisasikan hasil revisi Permen No. 15 Tahun 2016.

Slamet mengatakan bahwa inti revisi Permen No. 15 Tahun 2016 terletak pada jumlah pelabuhan muat singgah yang diizinkan bagi kapal pengangkut ikan hidup, frekuensi kapal asing yang masuk ke WPP-RI, dan bobot kapal pengangkut ikan tersebut.

“Paling besar ukurannya 300 GT dari hasil tangkap dan 500 GT dari hasil budidaya. Dinaikkan dari sebelumnya 300 GT ke 500 GT untuk budidaya. Dulu tempat diizinkan 1, sekarang diizinkan 4. Pengusaha bisa pilih dari 181 pelabuhan muat singgah yang ada di Indonesia,” ujar Slamet.

“Frekuensi naik dari 6 kali ke 12 kali. Tapi tetap ikan tidak boleh ditangkap dengan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan tidak ditangkap di wilayah konservasi,” tandas Slamet.

Slamet mengungkapkan, perubahan-perubahan dalam Permen No. 15 Tahun 2016 disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak KKP dan pihak pengusaha yang terkait langsung dengan Permen ini. Dengan adanya Permen ini, pihaknya berharap percepatan dalam program pembangunan di sektor perikanan dapat terus dilakukan.

“Jadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait perubahan-perubahan dalam Permen ini. Dengan adanya perubahan ini, kita ingin para pengusaha di budidaya terus meningkat. Kita inginkan percepatan dalam program pembangunan di sektor perikanan,” ujar Slamet.

 

Sumber : news.kkp.go.id