Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menghimbau kepada Pemerintah Daerah khususnya pengelola kegiatan perikanan budidaya di perairan umum,  untuk melakukan penataan kegiatan pembudidayaan ikan. Hal ini agar sesuai daya dukung lingkungan dan zonasi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

“Mengingat banyaknya pengaduan pencemaran akibat kegiatan pembudidayaan ikan di Perairan Umum, maka harus ada penataan kegiatan pembudidayaan ikan, agar sesuai daya dukung lingkungan dan zonasi peruntukan yang telah ditetapkan Perda”, jelas Slamet Soebjakto, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Dalam surat edaran yang dikirimkan kepada para pimpinan daerah awal tahun 2016 lalu Slametjuga  menyampaikan, Pemerintah Daerah pengelola kegiatan perikanan budidaya di Perairan Umum, harus melakukan moratorium izin usaha pembudidayaan ikan, khususnya bagi daerah yang belum memiliki Perda tetapi belum mampu mengatasi kegiatan pembudidayaan ikan yang tidak mengikuti anjuran daya dukung lingkungan dan zonasi peruntukan.

Lebih lanjut, Slamet mengatakan, Pemda juga perlu melakukan penerapan program peringatan dini kepada pembudidaya ikan dalam rangka mencegah kematian massal akibat dampak umbalan (up welling) atau kekeringan.

Slamet menjelaskan, dilakukannya tiga hal tersebut sebagai upaya melaksanakan program ketahanan pangan dan menggerakkan perekonomian masyarakat melakui budidaya ikan.

“Kami berharap agar seluruh pihak dapat mengelola kegiatan pembudidaya ikan di Perairan Umum secara berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan”, paparnya.

 

Sumber : kkp.go.id